Lion Air Harus Diberi Sanksi

KASUS keterlambatan jadwal penerbangan hingga berjam-jam, terus terjadi pada maskapai Lion Air. Sejumlah kalangan mendesak kepada pemerintah,untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya terhadap manajemen maskapai tersebut, karena dinilai telah menelantarkan konsumen, akibat mogok kerja para pilot Lion Air.

Desakan itu, salah satunya disuarakan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. Selain itu, Tulus juga meminta pemerintah, untuk tidak berlebihan dalam memberikan izin operasional Lion Air, baik berupa pembukaan rute baru, penambahan jadwal, serta penambahan pesawat baru.

“Manajemen Lion Air harus memberikan kompensasi yang setimpal atas kerugian konsumen, bukan sekadar memberikan makanan tetapi juga pengembalian biaya tiket, biaya hotel dan lain-lain sesuai regulasi,” tegas Tulus.

Hal mendesak lain, kata dia, pemerintah harus juga mengaudit kapasitas SDM, utamanya pilot dan kru yang lain. Pilot mogok kerja, menurut Tulus, bisa berdampak pada keselamatan penerbangan.

“Jadi, mogok merupakan wujud malapraktik profesi pilot,’’ tegasnya.

Sehingga, kata Tulus, pilot yang mogok kerja bisa dipidakan, serta pencabutan izin terbang.

Terkait pilot yang mogok kerja itu, Manajer Humas Lion Group, Andy M Saladin, membantah jika aksi itu dipicu pembayaran uang transport yang belum dibayarkan.

Penanganan atas kasus keterlambatan penerbangan, menurut Analis KANAL HUKUM, Trisuharto Clinton, mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 Permenhub tersebut, yang dimaksud dengan keterlambatan penerbangan pada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal terdiri dari keterlambatan penerbangan (flight delayed), tidak berangkatnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (denied boarding passenger); dan pembatalan penerbangan (cancelation of flight).

Keterlambatan penerbangan, jelas Clinton, juga dijabarkan dalam beberapa kategori waktu keterlambatan, yang masing-masing kategorinya diatur apa kompensasi yang harus diberikan pada penumpang. “Misalnya dalam hal terjadi pembatalan penerbangan, ini masuk dalam keterlambatan kategori 6. Kompensasinya adalah perusahaan penerbangan wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket,’’ tambah dia.

Lantas, bisakah pemerintah memberikan sanksi sebagaimana disampaikan Tulus? “Itu tergantung dari bobot penilaian yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Udara berdasarkan,’’ ujar Clinton.

Menurut Pasal 13 ayat (2), jelasnya, bobot penilaian itu diantaranya, ketaatan maskapai penerbangan pada pelaksanaan SOP penanganan keterlambatan penerbangan yang diserahkan kepada Dirjen. Kedua, jumlah temuan dalam pengawasan terkait penanganan manajemen keterlambatan penerbangan oleh inspektur angkutan udara. Serta, penanganan atau penyelesaian keluhan pengguna jasa angkutan udara terhadap keterlambatan penerbangan.

© kanalhukum.id

Lima WNA China Dicokok, Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Hanafi Rais meminta pemerintah RI untuk tidak sembarangan membuka pintu kepada WNA.

Ia mengatakan, kebijakan bebas visa memang diharapkan dapat meningkatkan devisa melalui kunjungan wisatawan. Namun, kenyataannya tidak bertambah, justru yang terjadi angka kejahatan bertambah. Tertangkapnya lima WNA asal China di wilayah strategis TNI AU itu merupakan puncak gunung es dari pelanggaran hukum yang menyalahgunakan bebas visa tersebut.

“Pemerintah harus bisa mengkaji apakah kebijakan memberikan bebas visa itu menguntungkan atau tidak, karena, jika yang terjadi justru pelanggaran hukum, maka ini menjadi lampu merah bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan itu”, kata Ahmad Hanafi Rais seusai membuka Latihan Kader Amanat Dasar Angkatan I DPW PAN NTB di Mataram (01/05).

Menurut Analis KANAL HUKUM, Trisuharto Clinton, fasilitas bebas visa kunjungan (BVK) yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada dasarnya bertujuan mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara demi mencapai target 20 juta kunjungan pada tahun 2019 mendatang. Dengan fasilitas BVK ini, wisatawan dari negara yang terdaftar akan dibebaskan dari visa.

Payung hukum BVK yaitu Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015, lanjut Clinton.

Mengenai kebijakan fasilitas BVK yang diberlakukan pemerintah melalui Perpres 69/2015 dan Perpres  104/2015, visa yang dimaksud adalah visa kunjungan dalam rangka wisata (Pasal 3 ayat 1 Perpres 104/2015).

Menurut Clinton, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Perpres 104/2015, Warga Negara Asing (WNA) diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.  Kebijakan ini hanya berlaku bagi WNA yang berasal dari 75 negara yang terdaftar dalam Daftar Negara Tertentu Bebas Visa Kunjungan Dalam Rangka Wisata.

Clinton mewanti-wanti, dengan berlakunya Perpres 69/2015 dan Perpres 104/205, orang asing/WNA yang dapat masuk ke wilayah Indonesia tanpa visa kunjungan akan bertambah banyak jumlahnya dapat memunculkan peluang kejahatan transnasional untuk masuk ke wilayah Indonesia secara lebih mudah.

“Pelaku kriminal dapat saja berkedok melakukan perjalanan wisata padahal ia melakukan kegiatan ilegal bahkan kejahatan transnasional”, papar Clinton.

Kejahatan transnasional tersebut dapat berupa narkotika, perdagangan orang (human trafficking), terorisme, cyber crime, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh WNA di Indonesia. “Tentu jika tidak ada sistem pengawasan yang ketat terhadap WNA akan menambah angka kriminalitas di Indonesia”, ujar Clinton menutup pembicaraan.

© kanalhukum.id

 

Akhirnya Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Bandwidth PT Telkom

SETELAH sekitar  dua pekan melakukan pengejaran, polisi akhirnya menangkap sembilan  pelaku pencurian bandwidth atau kuota internet PT Telkom. Diantara para pelaku, adalah karyawan alih daya di perusahaan telekomunikasi milik pemerintah tersebut. Sedangkan pelaku lain, dari luar PT Telkom.

Penangkapan sembilan pelaku pencurian kuota internet PT Telkom ini, diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Khusus  Polda Metro Jaya,  Kombes Mujiyono, Senin (9/5) di Jakarta. Menurut Mujiono, setelah mendapat laporan dari PT Telkom pada 18 Maret 2016, polisi melakukan penyelidikan selama 10 hari. Polisi menduga, kasus pencurian yang merugikan PT Telkom hingga Rp 15 milyar ini, sudah berlangsung sejak enam bulan sebelumnya.

Penangkapan para pelaku, terjadi di empat lokasi yang berbeda. Pelaku yang pertama kali ditangkap, adalah RA dan KA di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau serta Kota Medan. Berikutnya, tanggal 1 April, polisi kembali menangkap pelaku lain berinisial AK, di Tangerang. Berdasarkan pengembangan dari ketiga pelaku yang tertangkap, polisi juga menangkap YP,AB, EJ, dan AFW di Bandung.

“Dan pada tanggal 15 April, kami menangkap lagi dua pelaku. Yaitu AB dan SPB,’’ ungkap Mujiyono.

Dari para pelaku, polisi menyita sembilan KTP atas nama masing-masing pelaku, 12 buku rekening bank atas nama AK, enam laptop, 11 ponsel, 27 kartu ATM, satu bundel dokumen, tiga CPU, modem, flashdisk, tiga kartu karyawan Telkom Akses, satu kartu karyawan outsourcing Telkom dan buku keuangan.

Modus yang digunakan para pelaku, pelaku dari eksternal PT Telkom, bekerjasama dengan pegawai alih daya di BUMN tersebut, untuk memasuki sistem jaringan internet PT Telkom. Untuk menyusup ke dalam sistem, kata Mujiyono, pelaku internal menggunakan username dan password pegawai. Kemudian, pelaku  merubah paket internet pelanggan menjadi lebih besar kuotanya.

“Pelaku eksternal memasang iklan jasa upgrade bandwidth Speedy Telkom di media sosial seperti Facebook, Blogspot, BBM Group menggunakan logo Telkom dan mengatasnamakan Telkom. Mereka menghubungi pelanggan yang tertarik dengan mengaku sebagai rekanan Telkom,” jelasnya.

“Setelah pelanggan setuju, pihak eksternal ini menghubungi oknum PT Telkom untuk melakukan akses terhadap server Telkom, untuk menaikan kapasitas atau kecepatan internet pelanggan.Setelah itu mereka bagi hasil,” sambung dia.

Atas perbuatannya, sembilan tersangka dikenakan Pasal 362 juncto 30, 32 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juncto Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, juncto Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman kurungan penjara maksimal 20 tahun, beserta denda maksimal Rp 10 miliar.

Lantas bagaimana soal ganti rugi untuk PT Telkom? Analis KANAL HUKUM, Trisuharto Clinton, menjelaskan, ada tiga cara yang bisa dilakukan. Pertama, melalui penggabungan perkara ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP. Kedua, sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, “Bisa melalui gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum,’’ terang Clinton.

Dan yang ketiga, tambah dia, dengan mengajukan permohonan restitusi, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta PP Nmor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

©kanalhukum.id

Pemerintah Akan Larang Peredaran Minuman Beralkohol

DPR akan segera mengesahkan Undang-Undang Minuman Beralkohol. Jika undang-undang ini sudah berlaku, maka minuman beralkohol tidak bisa dijual bebas lagi di Indonesia, utamanya kepada anak-anak di bawah umur.

Hal itu diungkapkan anggota DPR, M Nashir Jamil, menanggapi desakan agar pemerintah segera mengatur peredaran minuman beralkohol. “Jadi memang minuman beralkohol tidak bisa diperjual-belikan secara bebas. Terutama kepada anak-anak di bawah umur,’’ tegas politisi PKS asal Aceh ini.

Peredaran minuman beralkohol, kata Analis KANAL HUKUM, Trisuharto Clinton, sebenarnya sudah ada sejumlah perangkat hukum yang mengaturnya. Pertama, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Kedua, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol.

“Kalau menurut Perpres 74/2013 itu, minuman beralkohol dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan,’’ kata Clinton.

Dijelaskannya, penggolongan itu, berdasarkan kandungan etanolnya. Jika sebuah minuman mengandung etanol dengan kadar 1-5 persen, kata dia, termasuk golongan A. Golongan B, adalah minuman yang memiliki kadar etanol 5-20 persen. Sedangkan yang memiliki kadar etanol 20-5 persen, masuk kategori Golongan C.

Dalam pasal 3 ayat (2), imbuh Clinton, minuman beralkohol dengan golongan A,B, dan C, ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. “Artinya, minuman beralkohol merupakan barang legal yang peredarannya dikendalikan dan diawasi,’’ jelasnya.

Sehingga, kata Clinton, produksi, peredaran, dan perdagangan minuman beralkohol, hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki izin usaha.

Namun, Clinton menambahkan, jika Undang-Undang Minuman Beralkohol nanti berlaku, berdasarkan draft yang ada saat ini, maka, siapapun dilarang memproduksi, memasukan, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, dan C tersebut.

Meski begitu, undang-undang tersebut memberikan pengecualian atas penggunaan minuman beralkohol. Yaitu, jika menyangkut kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, serta tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

©kanalhukum.id

Inilah penjara rahasia Amerika yang belum pernah kamu dengar

Jurnalis investigasi Will Potter adalah satu-satunya wartawan yang pernah masuk ke dalam Communications Management Unit, atau CMU, dalam penjara Amerika. Unit-unit ini beroperasi secara rahasia, dan mengubah perlakuan terhadap tahanan secara radikal — bahkan sampai mencegah mereka memeluk anak-anak mereka. TED Fellow Will Potter, menunjukkan pada kita siapa yang ditahan di sini, dan bagaimana pemerintah mencoba menyembunyikan mereka. “Pesannya jelas,” katanya. “Jangan bicarakan tempat ini.” Temukan sumber ceramah ini di willpotter.com/cmu

Credit: Will Potter
Investigative journalist

Sejarah Panjang Sianida Di Bidang Manufaktur dan Pembunuhan

potassium-cyanide

Sebagai racun pembunuh, sianida biasanya bukan pilihan yang baik.

Deborah Blum, professor jurnalisme yang menulis “ The Poisoner’s Handbook” mengatakan sebagai racun pembunuh, sianida bukanlah pilihan yang baik. Selain sulit diperoleh bagi kebanyakan orang, sianida memiliki rasa yang super pahit yang harus ditutupi dan efek fisik yang khas dan dramatik. Blum mengikuti kasus Robert Ferrante yang dihukum karena membunuh istrinya Autumn Klein dengan sianida tahun lalu. Kasus ini menjadi perhatian media nasional karena pembunuhan disebabkan oleh sianida jarang sekali terjadi. Hanya delapan orang meninggal karena keracunan sianida yang disengaja pada tahun 2013, termasuk beberapa kasus bunuh diri menurut The American Association of Poison Centers.

Bagaimanapun terdapat sejarah panjang keracunan sianida yang terkenal, pembunuhan KGB, bunuh diri pemimpin Nazi, kematian pengikut sekte Jonestwon tahun 1978 yang tidak terselesaikan sampai tahun 1993, pembunuhan Tylenol di Chicago.

Sianida adalah racun alami yang juga ada di dalam lubang-lubang aprikot dan biji apel, kacang lima, ubi kayu dan kacang almond. Sianida digunakan untuk membuat kertas, tekstil, dan plastik. Digunakan juga dalam bahan kimia untuk mengembangkan foto, untuk elektroplating dan membersihkan logam, menghapus emas dari bijih dan membasmi hama.

Sianida, arsen, dan strychnine dianggap tiga besar racun.  Pembatasan pemerintah atas penjualan sianida, bagaimanapun, membuat sulit bagi orang rata-rata untuk mendapatkan. Blum, dalam bukunya menyatakan bahwa ilmu forensik baru digunakan di awal 1900-an untuk memecahkan pembunuhan yang disebabkan racun di New York City, mengatakan bahwa sianida mempengaruhi enzim tertentu dan proses biologis, memblokir sel dari penggunaan oksigen, sehingga pencekikan secara kimia. Gejalanya bisa berupa pusing, memerah, kejang dan terdeteksi bau almond. Sianida dapat membunuh dalam 10 sampai 20 menit, dengan tidak sadar sebelum kematian. Dalam kasus-kasus yang tidak menyebabkan kematian yang cepat, patolog dapat menemukan penumpukan asam laktat di otot korban, yang merupakan asam hadir sama di otot atlet setelah tenaga ekstrim.

Menurut Occupational Safety and Health Administration standards, standar Keselamatan dan Kesehatan Administrasi, paparan yang aman tidak dapat melebihi 10 bagian per juta, dengan bahaya kesehatan yang dimulai pada 50 ppm. Tingkat 150 ppm dan lebih tinggi berpotensi fatal, kata Barbara Insley Crouch, direktur eksekutif dari Poison Control Center Utah dan seorang profesor di University of Utah College of Pharmacy. Bahkan eksposur non-mematikan yang “menakutkan,” katanya, “karena sianida adalah suatu racun ampuh.”

Sianida dapat menjadi gas (seperti dalam hidrogen sianida), terikat dengan molekul gula pada tanaman atau ada garam sebagai korosif atau asam. Natrium sianida dan potasium sianida (jenis yang digunakan untuk membunuh Dr Klein) adalah serbuk putih.

Hidrogen sianida digunakan di kamp-kamp pemusnahan Nazi dan botol sianida yang digunakan dalam bunuh diri pemimpin Nazi ‘saat pasukan Rusia mendekati tahun 1945. Pada tahun 1950, KGB memnggunakan tembakan gas sianida dari spray gun untuk membunuh pemimpin oposisi Ukraina, menurut Wall Street Journal.

Di  Jonestown, Guyana, pada tahun 1978, 912 anggota Peoples Temple dipimpin oleh Jim Jones meninggal karena minuman Kool-Aid dicampur dengan potasium sianida setelah US Rep. Leo Ryan tewas saat berusaha menyelamatkan anggota kultus.

Delapan orang meninggal pada tahun 1983 di Chicago dari wadah acak Tylenol yang dibubuhi sianida. Pada 2013, pemburu di Zimbabwe membuang sianida dari operasi pertambangan emas lokal ke sebuah lubang berair, membunuh sekitar 300 gajah, bersama dengan banyak hewan safari lainnya, menurut laporan berita. Lainnya mati karena makan hewan beracun.
Meskipun tidak ada racun yang tidak dapat terdeteksi, pembunuhan oleh racun dalam kasus dipengadilan berargumen sangat rinci karena jumlah kecil tersebut diperlukan untuk dosis yang fatal, sehingga sulit untuk memulihkan informasi yang pasti dari tes jaringan atau darah sampel, kata Blum.

sumber: David Templeton /Pittsburgh Post-Gazette

10 danau tertinggi di Indonesia

Sebagai negeri kepulauan yang membentang begitu panjang, Indonesia dikaruniai berjuta keistimewaan dan keindahan. Tak hanya luas dan terdiri dari bermacam pulau, Indonesia juga negeri yang dikaruniai daratan yang bergelombang, bergunung-gunung, dengan keelokan luar biasa.
Nah, di antara pegunungan-pegunungan yang menjulang itulah, terdapat keindahan lain berupa danau-danau air tawar yang ..letaknya begitu tinggi. Inilah 10 danau tertinggi di negeri ini.

1. Danau Habema (3321 m)

 

Berada di tengah lembah yang sangat indah di Pegunungan Trikora, Papua. Danau ini berada di ketinggian 3321 meter di atas permukaan laut. Danau ini sering menjadi tempat peristirahatan bagi para pendaki yang ingin mendaki puncak Trikora. Dengan dikelilingi vegetasi alam pegunungan berupa anggrek dan apabila cuaca cerah anda dapat melihat gagahnya puncak Trikora.

2. Danau Kumbang (2702 m dpl)

 

Terletak di Gunung Masurai, Jambi. Di daerah gunung Masurai ini terdapat dua danau yaitu danau Kumbang dan danau Mabok. Dari danau Kumbang kita bisa melihat keindahan alam hutan hujan Sumatra dan Gagahnya Gunung Kerinci.

3. Danau Ranu Kumbolo (2469 m)

Terletak di kaki Gunung Semeru, dibanding dengan Ranu Pani dan Ranu Regulo, Danau ini yang paling sering dikunjungi oleh para pendaki yang hendak mendaki puncak Semeru. Danau ini berada di ketinggian 2469 meter di atas permukaan laut dengan suhu 1-5 derajat Celcius pada malam hari.

4. Danau Ranu Regulo (2256 m)

Masih di kaki Gunung Semeru, terletak tidak jauh dari Danau Ranu Pani, danau ini berada di ketinggian 2256 meter di atas permukaan laut.

5. Danau Tage (2192 m dpl)

Teletak di Kabupaten Paniai, 5 km dari Ibukota Painai-Madi, Papua. Untuk menikmati keindahan alamnya anda harus menempuh perjalanan yang cukup menantang, jalur akses ke danau Tage bisa menggunakan pesawat mendarat di kota Enarotali, kemudian diteruskan menaiki speedboat ke pelabuhan Wotai selama 30 menit dan perjalanan jalan kaki naik turun gunung selama 30 menit. Hingga akhirnya anda dapat menyaksikan indahnya Danau Tage.

6. Danau Ranu Pani (2162 m dpl)

Danau Ranu Pani terletak di desa Ranu Pani, kaki gunung Semeru, Jawa Timur. Jika ingin mendaki Gunung Semeru, keindahan danau ini sering menggoda para pendaki untuk mampir sejenak menikmati keindahan alam.

7. Danau Segara Anak (2010 m dpl)

 

Tersembunyi di dalam kawah besar Gunung Rinjani, Pulau Lombok. Karena keindahan alam dan sumber air terbanyak di dareah ini sering dijadikan tempat peristirahatan bagi para pendaki yang ingin menggapai puncak Rinjani. Ditengah danau Segara anak terdapat Gunung Barujari yang masih aktif.

8. Danau Gunung Tujuh (1983 m dpl)

Danau Gunung Tujuh adalah salah satu dari banyak danau di Kabupaten Kerinci di propinsi Jambi. Ini adalah tempat wisata yang menakjubkan untuk dikunjungi. Lokasi Danau Gunung Tujuh adalah di Kecamatan Kayu Aro. Sekitar 50 km dari Sungai Penuh ke desa Pelompek.

9. Danau Anggi Gigi (1953 m dpl)

Anggi Gigi adalah danau yang terletak di Pegunungan Arfak pada ketinggian sekitar 1.953 meter di atas permukaan laut dengan kisaran suhu 8-20 derajat Celcius, memiliki pemandangan yang indah dengan bukit-bukit kurva yang tertutup tanaman sub-alpine.

10. Danau Tigi (1948 m dpl)

Berada di ketinggian 1948 meter diatas permukaan laut di Kabupaten Paniai, Papua. Danau tigi memiliki sebuah pulau kecil ditengahnya seperti danau Toba di Sumatera, dimana di pulau kecil itu terdapat batu dengan sebuah jejak manusia dan anjing, masyarakat setempat menggambarkan jejak tersebut sebagai pertahanan hidup di alam liar.
Sumber : GNFI