Akhirnya Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Bandwidth PT Telkom

SETELAH sekitar  dua pekan melakukan pengejaran, polisi akhirnya menangkap sembilan  pelaku pencurian bandwidth atau kuota internet PT Telkom. Diantara para pelaku, adalah karyawan alih daya di perusahaan telekomunikasi milik pemerintah tersebut. Sedangkan pelaku lain, dari luar PT Telkom.

Penangkapan sembilan pelaku pencurian kuota internet PT Telkom ini, diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Khusus  Polda Metro Jaya,  Kombes Mujiyono, Senin (9/5) di Jakarta. Menurut Mujiono, setelah mendapat laporan dari PT Telkom pada 18 Maret 2016, polisi melakukan penyelidikan selama 10 hari. Polisi menduga, kasus pencurian yang merugikan PT Telkom hingga Rp 15 milyar ini, sudah berlangsung sejak enam bulan sebelumnya.

Penangkapan para pelaku, terjadi di empat lokasi yang berbeda. Pelaku yang pertama kali ditangkap, adalah RA dan KA di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau serta Kota Medan. Berikutnya, tanggal 1 April, polisi kembali menangkap pelaku lain berinisial AK, di Tangerang. Berdasarkan pengembangan dari ketiga pelaku yang tertangkap, polisi juga menangkap YP,AB, EJ, dan AFW di Bandung.

“Dan pada tanggal 15 April, kami menangkap lagi dua pelaku. Yaitu AB dan SPB,’’ ungkap Mujiyono.

Dari para pelaku, polisi menyita sembilan KTP atas nama masing-masing pelaku, 12 buku rekening bank atas nama AK, enam laptop, 11 ponsel, 27 kartu ATM, satu bundel dokumen, tiga CPU, modem, flashdisk, tiga kartu karyawan Telkom Akses, satu kartu karyawan outsourcing Telkom dan buku keuangan.

Modus yang digunakan para pelaku, pelaku dari eksternal PT Telkom, bekerjasama dengan pegawai alih daya di BUMN tersebut, untuk memasuki sistem jaringan internet PT Telkom. Untuk menyusup ke dalam sistem, kata Mujiyono, pelaku internal menggunakan username dan password pegawai. Kemudian, pelaku  merubah paket internet pelanggan menjadi lebih besar kuotanya.

“Pelaku eksternal memasang iklan jasa upgrade bandwidth Speedy Telkom di media sosial seperti Facebook, Blogspot, BBM Group menggunakan logo Telkom dan mengatasnamakan Telkom. Mereka menghubungi pelanggan yang tertarik dengan mengaku sebagai rekanan Telkom,” jelasnya.

“Setelah pelanggan setuju, pihak eksternal ini menghubungi oknum PT Telkom untuk melakukan akses terhadap server Telkom, untuk menaikan kapasitas atau kecepatan internet pelanggan.Setelah itu mereka bagi hasil,” sambung dia.

Atas perbuatannya, sembilan tersangka dikenakan Pasal 362 juncto 30, 32 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juncto Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, juncto Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman kurungan penjara maksimal 20 tahun, beserta denda maksimal Rp 10 miliar.

Lantas bagaimana soal ganti rugi untuk PT Telkom? Analis KANAL HUKUM, Trisuharto Clinton, menjelaskan, ada tiga cara yang bisa dilakukan. Pertama, melalui penggabungan perkara ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP. Kedua, sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, “Bisa melalui gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum,’’ terang Clinton.

Dan yang ketiga, tambah dia, dengan mengajukan permohonan restitusi, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta PP Nmor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

©kanalhukum.id

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Progresif

MARAKNYA kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia, harus menjadi perhatian serius semua kalangan. Bahkan, pemerintah dan DPR harus segera menjadikan penguatan instrument hukum, sebagai agenda prioritas nasional.

“Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera dibahas dan disahkan,” ujar Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay.

Jika undang-undang tersebut berlaku, kata dia, seluruh elemen masyarakat bisa terlibat aktif dalam upaya pencegahan. Sedangkan dari sisi hukum,  hukuman terhadap pelaku, harus pula bisa memberikan rasa keadilan bagi korban. “Harus ada pemberatan hukuman bagi pelaku agar menimbulkan efek jera,’’ tegas Daulay.

Sejumlah instrumemen hukum mengenai kekerasan seksual diantaranya,  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, serta UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

“Tapi ternyata peraturan-peraturan itu belum bisa mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat, utamanya korban,” ungkap Analis KANAL HUKUM, Ramadhany Firmansyah.

Belum adanya rasa keadilan itu, kata dia, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, seringkali dirasakan ringan dibanding akibat perbuatannya. Lantas Ramadhany  mengutip pernyataan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof Satjipto Rahardjo yang menyatakan, “hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan baru.”

Sehingga, kata Ramadhany , undang-undang yang baru nanti harusnya menggunakan pendekatan yang progresif. Yaitu hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat. “Sebab, hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya,” tegasnya.

 

Sumber: kanalhukum.id

Thai airline allows passengers to buy seat for ‘supernatural’ dolls

Forget Chucky -- a Luk Thep is an infant-like doll that is believed to possess a child's spirit and will bring good fortune in Thailand.

Bangkok (CNN)It’s time to board the plane.

You cross your fingers, hoping you’re not going to be seated next to a child.

No such luck.

But this is no ordinary kid.

She doesn’t cry, move or kick seats.

That’s because she’s actually a Luk Thep — or supernatural “child angel” doll.

Sounds too bizarre to be true?

Not if you’re boarding a flight in Thailand.

The lifelike dolls have become so popular that regional carrier Thai Smile Airways, a subsidiary of Thailand’s flag carrier Thai Airways, recently instructed its staff to allow passengers to purchase a seat for their Luk Thep dolls.

Spirit dolls

Luk Thep are believed to possess a child’s spirit and bring good fortune, thus many Thais have taken to treating them like real kids.

The internal Thai Smile memo, being circulated among Thai media, says the dolls have to be buckled up like human passengers and will be served snacks and drinks.

As with real children, they’re barred from sitting in exit rows.

Don’t have a ticket for your doll?

It’ll be treated as carry-on luggage and stowed during takeoff and landing.

Safety concerns

Thailand’s Department of Civil Aviation (DCA) has taken notice of the issue, and is now reportedly discussing the matter with local aviation agencies and airlines to formulate a policy that complies with security regulations.

CNN approached several other Thai airlines for comment on the issue.

“We treat the dolls like any other dolls,” said Patee Sarasin, CEO of low-cost airline Nok Air.

“The customers can put the dolls on their lap while flying. If they want to buy a seat, it is the most expensive price possible. Therefore, we do not encourage customers to buy seats for the dolls, but we cannot stop them from buying another seat if they wish to do so.”

AirAsia, meanwhile, said it has no policy in place regarding Luk Thep dolls.

A Luk Thep doll is treated as a real child by its adopted "parent" and can cost as much as $362.

Turns out the DCA’s security fears may have some merit.

On Tuesday morning, police at Chiang Mai Airport reportedly intercepted a Luk Thep inside a black suitcase that was being used as a drug mule.

Underneath that sweet exterior police say they found 200 tablets of yaba — a methamphetamine-based drug produced in Thailand.

Wajib anda tahu! Hak anda saat dirawat di rumah sakit

Keadaan sakit, pasien sangat tergantung dengan layanan kesehatan yang dia terima. Kondisi ini dapat menimbulkan celah “eksploitasi” oleh penyedia layanan apalagi terdapat jurang kompetensi antara dokter dan pasien. Jika anda tahu, UU mengatur bagaimana hak pasien dilindungi.

 

Ya tentu saja tidak semua orang mengetahuinya, bunyi pasal-pasal yang diatur dalam UU mengenai hak-hak pasien tidak diinformasikan seperti halnya ajakan membayar pajak yang tersebar di banner, TV, infographic, media massa, dan social media. Pada dinding-dinding rumah sakit, puskesmas lebih banyak informasi tentang pencegahan penyakit dan prosedur mendapatkan layanan. Maka wajar pengetahuan masyarakat atas hak-haknya dalam menerima layanan kesehatan sangat minim.

Terdapat tiga UU yang mengatur tentang hak-hak pasien saat menerima pelayanan kesehatan. Ketiga UU tersebut yaitu: UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No.29 Tahun tentang Praktik Kedokteran, dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Lantas apa saja hak-hak pasien menurut UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan?

1. Hak menerima atau menolak sebagian atau seluruh pertolongan, kecuali dalam keadaan tak sadar, penyakit menular berat, gangguan jiwa berat;

2. Hak atas rahasia pribadi, kecuali perintah UU, pengadilan, ijin yang bersangkutan, kepentingan yang bersangkutan, kepentingan masyarakat;

3. Hak tuntut ganti rugi akibat salah atau kelalaian, kecuali tindakan penyelamatan nyawa atau cegah cacat.

Hak-hak pasien tidak hanya diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009, tetapi juga diatur dalam UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran khususnya pada pasal 52, meliputi:

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3;

2. Meminta pendapat dokter atau dokter lain;

3. Mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;

4. Menolak tindakan medis;

5. Mendapatkan isi rekam medis.

Selanjutnya hak-hak pasien diatur pula dalam pasal 32 UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa setiap pasien mempunyai hak sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;

2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;

3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;

4. Memperoleh pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;

6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;

7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;

8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain (second opinion) yang memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar rumah sakit;

9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;

10. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;

11. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;

12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;

13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;

14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;

15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;

16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;

17. Menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit itu diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana;

18. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah hak-hak pasien yang dijamin UU yang perlu anda ketahui. Semoga dengan mengetahui dan memahami hak-hak atas pasien, pasien dapat terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan pasien, mengurangi kasus perselisihan antara pasien dan penyedia layanan. Dan tentu saja demi mendorong pelayanan kesehatan di negara kita lebih maju dan berkualitas.