Lion Air Harus Diberi Sanksi

KASUS keterlambatan jadwal penerbangan hingga berjam-jam, terus terjadi pada maskapai Lion Air. Sejumlah kalangan mendesak kepada pemerintah,untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya terhadap manajemen maskapai tersebut, karena dinilai telah menelantarkan konsumen, akibat mogok kerja para pilot Lion Air.

Desakan itu, salah satunya disuarakan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. Selain itu, Tulus juga meminta pemerintah, untuk tidak berlebihan dalam memberikan izin operasional Lion Air, baik berupa pembukaan rute baru, penambahan jadwal, serta penambahan pesawat baru.

“Manajemen Lion Air harus memberikan kompensasi yang setimpal atas kerugian konsumen, bukan sekadar memberikan makanan tetapi juga pengembalian biaya tiket, biaya hotel dan lain-lain sesuai regulasi,” tegas Tulus.

Hal mendesak lain, kata dia, pemerintah harus juga mengaudit kapasitas SDM, utamanya pilot dan kru yang lain. Pilot mogok kerja, menurut Tulus, bisa berdampak pada keselamatan penerbangan.

“Jadi, mogok merupakan wujud malapraktik profesi pilot,’’ tegasnya.

Sehingga, kata Tulus, pilot yang mogok kerja bisa dipidakan, serta pencabutan izin terbang.

Terkait pilot yang mogok kerja itu, Manajer Humas Lion Group, Andy M Saladin, membantah jika aksi itu dipicu pembayaran uang transport yang belum dibayarkan.

Penanganan atas kasus keterlambatan penerbangan, menurut Analis KANAL HUKUM, Trisuharto Clinton, mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 Permenhub tersebut, yang dimaksud dengan keterlambatan penerbangan pada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal terdiri dari keterlambatan penerbangan (flight delayed), tidak berangkatnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (denied boarding passenger); dan pembatalan penerbangan (cancelation of flight).

Keterlambatan penerbangan, jelas Clinton, juga dijabarkan dalam beberapa kategori waktu keterlambatan, yang masing-masing kategorinya diatur apa kompensasi yang harus diberikan pada penumpang. “Misalnya dalam hal terjadi pembatalan penerbangan, ini masuk dalam keterlambatan kategori 6. Kompensasinya adalah perusahaan penerbangan wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket,’’ tambah dia.

Lantas, bisakah pemerintah memberikan sanksi sebagaimana disampaikan Tulus? “Itu tergantung dari bobot penilaian yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Udara berdasarkan,’’ ujar Clinton.

Menurut Pasal 13 ayat (2), jelasnya, bobot penilaian itu diantaranya, ketaatan maskapai penerbangan pada pelaksanaan SOP penanganan keterlambatan penerbangan yang diserahkan kepada Dirjen. Kedua, jumlah temuan dalam pengawasan terkait penanganan manajemen keterlambatan penerbangan oleh inspektur angkutan udara. Serta, penanganan atau penyelesaian keluhan pengguna jasa angkutan udara terhadap keterlambatan penerbangan.

© kanalhukum.id

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s