Pemerintah Akan Larang Peredaran Minuman Beralkohol

DPR akan segera mengesahkan Undang-Undang Minuman Beralkohol. Jika undang-undang ini sudah berlaku, maka minuman beralkohol tidak bisa dijual bebas lagi di Indonesia, utamanya kepada anak-anak di bawah umur.

Hal itu diungkapkan anggota DPR, M Nashir Jamil, menanggapi desakan agar pemerintah segera mengatur peredaran minuman beralkohol. “Jadi memang minuman beralkohol tidak bisa diperjual-belikan secara bebas. Terutama kepada anak-anak di bawah umur,’’ tegas politisi PKS asal Aceh ini.

Peredaran minuman beralkohol, kata Analis KANAL HUKUM, Trisuharto Clinton, sebenarnya sudah ada sejumlah perangkat hukum yang mengaturnya. Pertama, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Kedua, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol.

“Kalau menurut Perpres 74/2013 itu, minuman beralkohol dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan,’’ kata Clinton.

Dijelaskannya, penggolongan itu, berdasarkan kandungan etanolnya. Jika sebuah minuman mengandung etanol dengan kadar 1-5 persen, kata dia, termasuk golongan A. Golongan B, adalah minuman yang memiliki kadar etanol 5-20 persen. Sedangkan yang memiliki kadar etanol 20-5 persen, masuk kategori Golongan C.

Dalam pasal 3 ayat (2), imbuh Clinton, minuman beralkohol dengan golongan A,B, dan C, ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. “Artinya, minuman beralkohol merupakan barang legal yang peredarannya dikendalikan dan diawasi,’’ jelasnya.

Sehingga, kata Clinton, produksi, peredaran, dan perdagangan minuman beralkohol, hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki izin usaha.

Namun, Clinton menambahkan, jika Undang-Undang Minuman Beralkohol nanti berlaku, berdasarkan draft yang ada saat ini, maka, siapapun dilarang memproduksi, memasukan, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, dan C tersebut.

Meski begitu, undang-undang tersebut memberikan pengecualian atas penggunaan minuman beralkohol. Yaitu, jika menyangkut kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, serta tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

©kanalhukum.id

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s