Lima WNA China Dicokok, Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Hanafi Rais meminta pemerintah RI untuk tidak sembarangan membuka pintu kepada WNA.

Ia mengatakan, kebijakan bebas visa memang diharapkan dapat meningkatkan devisa melalui kunjungan wisatawan. Namun, kenyataannya tidak bertambah, justru yang terjadi angka kejahatan bertambah. Tertangkapnya lima WNA asal China di wilayah strategis TNI AU itu merupakan puncak gunung es dari pelanggaran hukum yang menyalahgunakan bebas visa tersebut.

“Pemerintah harus bisa mengkaji apakah kebijakan memberikan bebas visa itu menguntungkan atau tidak, karena, jika yang terjadi justru pelanggaran hukum, maka ini menjadi lampu merah bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan itu”, kata Ahmad Hanafi Rais seusai membuka Latihan Kader Amanat Dasar Angkatan I DPW PAN NTB di Mataram (01/05).

Menurut Analis KANAL HUKUM, Trisuharto Clinton, fasilitas bebas visa kunjungan (BVK) yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada dasarnya bertujuan mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara demi mencapai target 20 juta kunjungan pada tahun 2019 mendatang. Dengan fasilitas BVK ini, wisatawan dari negara yang terdaftar akan dibebaskan dari visa.

Payung hukum BVK yaitu Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015, lanjut Clinton.

Mengenai kebijakan fasilitas BVK yang diberlakukan pemerintah melalui Perpres 69/2015 dan Perpres  104/2015, visa yang dimaksud adalah visa kunjungan dalam rangka wisata (Pasal 3 ayat 1 Perpres 104/2015).

Menurut Clinton, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Perpres 104/2015, Warga Negara Asing (WNA) diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.  Kebijakan ini hanya berlaku bagi WNA yang berasal dari 75 negara yang terdaftar dalam Daftar Negara Tertentu Bebas Visa Kunjungan Dalam Rangka Wisata.

Clinton mewanti-wanti, dengan berlakunya Perpres 69/2015 dan Perpres 104/205, orang asing/WNA yang dapat masuk ke wilayah Indonesia tanpa visa kunjungan akan bertambah banyak jumlahnya dapat memunculkan peluang kejahatan transnasional untuk masuk ke wilayah Indonesia secara lebih mudah.

“Pelaku kriminal dapat saja berkedok melakukan perjalanan wisata padahal ia melakukan kegiatan ilegal bahkan kejahatan transnasional”, papar Clinton.

Kejahatan transnasional tersebut dapat berupa narkotika, perdagangan orang (human trafficking), terorisme, cyber crime, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh WNA di Indonesia. “Tentu jika tidak ada sistem pengawasan yang ketat terhadap WNA akan menambah angka kriminalitas di Indonesia”, ujar Clinton menutup pembicaraan.

© kanalhukum.id

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s