Lion Air Harus Diberi Sanksi

KASUS keterlambatan jadwal penerbangan hingga berjam-jam, terus terjadi pada maskapai Lion Air. Sejumlah kalangan mendesak kepada pemerintah,untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya terhadap manajemen maskapai tersebut, karena dinilai telah menelantarkan konsumen, akibat mogok kerja para pilot Lion Air.

Desakan itu, salah satunya disuarakan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. Selain itu, Tulus juga meminta pemerintah, untuk tidak berlebihan dalam memberikan izin operasional Lion Air, baik berupa pembukaan rute baru, penambahan jadwal, serta penambahan pesawat baru.

“Manajemen Lion Air harus memberikan kompensasi yang setimpal atas kerugian konsumen, bukan sekadar memberikan makanan tetapi juga pengembalian biaya tiket, biaya hotel dan lain-lain sesuai regulasi,” tegas Tulus.

Hal mendesak lain, kata dia, pemerintah harus juga mengaudit kapasitas SDM, utamanya pilot dan kru yang lain. Pilot mogok kerja, menurut Tulus, bisa berdampak pada keselamatan penerbangan.

“Jadi, mogok merupakan wujud malapraktik profesi pilot,’’ tegasnya.

Sehingga, kata Tulus, pilot yang mogok kerja bisa dipidakan, serta pencabutan izin terbang.

Terkait pilot yang mogok kerja itu, Manajer Humas Lion Group, Andy M Saladin, membantah jika aksi itu dipicu pembayaran uang transport yang belum dibayarkan.

Penanganan atas kasus keterlambatan penerbangan, menurut Analis KANAL HUKUM, Trisuharto Clinton, mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 Permenhub tersebut, yang dimaksud dengan keterlambatan penerbangan pada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal terdiri dari keterlambatan penerbangan (flight delayed), tidak berangkatnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (denied boarding passenger); dan pembatalan penerbangan (cancelation of flight).

Keterlambatan penerbangan, jelas Clinton, juga dijabarkan dalam beberapa kategori waktu keterlambatan, yang masing-masing kategorinya diatur apa kompensasi yang harus diberikan pada penumpang. “Misalnya dalam hal terjadi pembatalan penerbangan, ini masuk dalam keterlambatan kategori 6. Kompensasinya adalah perusahaan penerbangan wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket,’’ tambah dia.

Lantas, bisakah pemerintah memberikan sanksi sebagaimana disampaikan Tulus? “Itu tergantung dari bobot penilaian yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Udara berdasarkan,’’ ujar Clinton.

Menurut Pasal 13 ayat (2), jelasnya, bobot penilaian itu diantaranya, ketaatan maskapai penerbangan pada pelaksanaan SOP penanganan keterlambatan penerbangan yang diserahkan kepada Dirjen. Kedua, jumlah temuan dalam pengawasan terkait penanganan manajemen keterlambatan penerbangan oleh inspektur angkutan udara. Serta, penanganan atau penyelesaian keluhan pengguna jasa angkutan udara terhadap keterlambatan penerbangan.

© kanalhukum.id

Iklan

Lima WNA China Dicokok, Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Hanafi Rais meminta pemerintah RI untuk tidak sembarangan membuka pintu kepada WNA.

Ia mengatakan, kebijakan bebas visa memang diharapkan dapat meningkatkan devisa melalui kunjungan wisatawan. Namun, kenyataannya tidak bertambah, justru yang terjadi angka kejahatan bertambah. Tertangkapnya lima WNA asal China di wilayah strategis TNI AU itu merupakan puncak gunung es dari pelanggaran hukum yang menyalahgunakan bebas visa tersebut.

“Pemerintah harus bisa mengkaji apakah kebijakan memberikan bebas visa itu menguntungkan atau tidak, karena, jika yang terjadi justru pelanggaran hukum, maka ini menjadi lampu merah bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan itu”, kata Ahmad Hanafi Rais seusai membuka Latihan Kader Amanat Dasar Angkatan I DPW PAN NTB di Mataram (01/05).

Menurut Analis KANAL HUKUM, Trisuharto Clinton, fasilitas bebas visa kunjungan (BVK) yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada dasarnya bertujuan mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara demi mencapai target 20 juta kunjungan pada tahun 2019 mendatang. Dengan fasilitas BVK ini, wisatawan dari negara yang terdaftar akan dibebaskan dari visa.

Payung hukum BVK yaitu Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015, lanjut Clinton.

Mengenai kebijakan fasilitas BVK yang diberlakukan pemerintah melalui Perpres 69/2015 dan Perpres  104/2015, visa yang dimaksud adalah visa kunjungan dalam rangka wisata (Pasal 3 ayat 1 Perpres 104/2015).

Menurut Clinton, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Perpres 104/2015, Warga Negara Asing (WNA) diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.  Kebijakan ini hanya berlaku bagi WNA yang berasal dari 75 negara yang terdaftar dalam Daftar Negara Tertentu Bebas Visa Kunjungan Dalam Rangka Wisata.

Clinton mewanti-wanti, dengan berlakunya Perpres 69/2015 dan Perpres 104/205, orang asing/WNA yang dapat masuk ke wilayah Indonesia tanpa visa kunjungan akan bertambah banyak jumlahnya dapat memunculkan peluang kejahatan transnasional untuk masuk ke wilayah Indonesia secara lebih mudah.

“Pelaku kriminal dapat saja berkedok melakukan perjalanan wisata padahal ia melakukan kegiatan ilegal bahkan kejahatan transnasional”, papar Clinton.

Kejahatan transnasional tersebut dapat berupa narkotika, perdagangan orang (human trafficking), terorisme, cyber crime, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh WNA di Indonesia. “Tentu jika tidak ada sistem pengawasan yang ketat terhadap WNA akan menambah angka kriminalitas di Indonesia”, ujar Clinton menutup pembicaraan.

© kanalhukum.id

 

Akhirnya Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Bandwidth PT Telkom

SETELAH sekitar  dua pekan melakukan pengejaran, polisi akhirnya menangkap sembilan  pelaku pencurian bandwidth atau kuota internet PT Telkom. Diantara para pelaku, adalah karyawan alih daya di perusahaan telekomunikasi milik pemerintah tersebut. Sedangkan pelaku lain, dari luar PT Telkom.

Penangkapan sembilan pelaku pencurian kuota internet PT Telkom ini, diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Khusus  Polda Metro Jaya,  Kombes Mujiyono, Senin (9/5) di Jakarta. Menurut Mujiono, setelah mendapat laporan dari PT Telkom pada 18 Maret 2016, polisi melakukan penyelidikan selama 10 hari. Polisi menduga, kasus pencurian yang merugikan PT Telkom hingga Rp 15 milyar ini, sudah berlangsung sejak enam bulan sebelumnya.

Penangkapan para pelaku, terjadi di empat lokasi yang berbeda. Pelaku yang pertama kali ditangkap, adalah RA dan KA di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau serta Kota Medan. Berikutnya, tanggal 1 April, polisi kembali menangkap pelaku lain berinisial AK, di Tangerang. Berdasarkan pengembangan dari ketiga pelaku yang tertangkap, polisi juga menangkap YP,AB, EJ, dan AFW di Bandung.

“Dan pada tanggal 15 April, kami menangkap lagi dua pelaku. Yaitu AB dan SPB,’’ ungkap Mujiyono.

Dari para pelaku, polisi menyita sembilan KTP atas nama masing-masing pelaku, 12 buku rekening bank atas nama AK, enam laptop, 11 ponsel, 27 kartu ATM, satu bundel dokumen, tiga CPU, modem, flashdisk, tiga kartu karyawan Telkom Akses, satu kartu karyawan outsourcing Telkom dan buku keuangan.

Modus yang digunakan para pelaku, pelaku dari eksternal PT Telkom, bekerjasama dengan pegawai alih daya di BUMN tersebut, untuk memasuki sistem jaringan internet PT Telkom. Untuk menyusup ke dalam sistem, kata Mujiyono, pelaku internal menggunakan username dan password pegawai. Kemudian, pelaku  merubah paket internet pelanggan menjadi lebih besar kuotanya.

“Pelaku eksternal memasang iklan jasa upgrade bandwidth Speedy Telkom di media sosial seperti Facebook, Blogspot, BBM Group menggunakan logo Telkom dan mengatasnamakan Telkom. Mereka menghubungi pelanggan yang tertarik dengan mengaku sebagai rekanan Telkom,” jelasnya.

“Setelah pelanggan setuju, pihak eksternal ini menghubungi oknum PT Telkom untuk melakukan akses terhadap server Telkom, untuk menaikan kapasitas atau kecepatan internet pelanggan.Setelah itu mereka bagi hasil,” sambung dia.

Atas perbuatannya, sembilan tersangka dikenakan Pasal 362 juncto 30, 32 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juncto Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, juncto Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman kurungan penjara maksimal 20 tahun, beserta denda maksimal Rp 10 miliar.

Lantas bagaimana soal ganti rugi untuk PT Telkom? Analis KANAL HUKUM, Trisuharto Clinton, menjelaskan, ada tiga cara yang bisa dilakukan. Pertama, melalui penggabungan perkara ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP. Kedua, sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, “Bisa melalui gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum,’’ terang Clinton.

Dan yang ketiga, tambah dia, dengan mengajukan permohonan restitusi, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta PP Nmor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

©kanalhukum.id

Pemerintah Akan Larang Peredaran Minuman Beralkohol

DPR akan segera mengesahkan Undang-Undang Minuman Beralkohol. Jika undang-undang ini sudah berlaku, maka minuman beralkohol tidak bisa dijual bebas lagi di Indonesia, utamanya kepada anak-anak di bawah umur.

Hal itu diungkapkan anggota DPR, M Nashir Jamil, menanggapi desakan agar pemerintah segera mengatur peredaran minuman beralkohol. “Jadi memang minuman beralkohol tidak bisa diperjual-belikan secara bebas. Terutama kepada anak-anak di bawah umur,’’ tegas politisi PKS asal Aceh ini.

Peredaran minuman beralkohol, kata Analis KANAL HUKUM, Trisuharto Clinton, sebenarnya sudah ada sejumlah perangkat hukum yang mengaturnya. Pertama, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Kedua, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol.

“Kalau menurut Perpres 74/2013 itu, minuman beralkohol dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan,’’ kata Clinton.

Dijelaskannya, penggolongan itu, berdasarkan kandungan etanolnya. Jika sebuah minuman mengandung etanol dengan kadar 1-5 persen, kata dia, termasuk golongan A. Golongan B, adalah minuman yang memiliki kadar etanol 5-20 persen. Sedangkan yang memiliki kadar etanol 20-5 persen, masuk kategori Golongan C.

Dalam pasal 3 ayat (2), imbuh Clinton, minuman beralkohol dengan golongan A,B, dan C, ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. “Artinya, minuman beralkohol merupakan barang legal yang peredarannya dikendalikan dan diawasi,’’ jelasnya.

Sehingga, kata Clinton, produksi, peredaran, dan perdagangan minuman beralkohol, hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki izin usaha.

Namun, Clinton menambahkan, jika Undang-Undang Minuman Beralkohol nanti berlaku, berdasarkan draft yang ada saat ini, maka, siapapun dilarang memproduksi, memasukan, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, dan C tersebut.

Meski begitu, undang-undang tersebut memberikan pengecualian atas penggunaan minuman beralkohol. Yaitu, jika menyangkut kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, serta tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

©kanalhukum.id

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Progresif

MARAKNYA kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia, harus menjadi perhatian serius semua kalangan. Bahkan, pemerintah dan DPR harus segera menjadikan penguatan instrument hukum, sebagai agenda prioritas nasional.

“Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera dibahas dan disahkan,” ujar Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay.

Jika undang-undang tersebut berlaku, kata dia, seluruh elemen masyarakat bisa terlibat aktif dalam upaya pencegahan. Sedangkan dari sisi hukum,  hukuman terhadap pelaku, harus pula bisa memberikan rasa keadilan bagi korban. “Harus ada pemberatan hukuman bagi pelaku agar menimbulkan efek jera,’’ tegas Daulay.

Sejumlah instrumemen hukum mengenai kekerasan seksual diantaranya,  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, serta UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

“Tapi ternyata peraturan-peraturan itu belum bisa mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat, utamanya korban,” ungkap Analis KANAL HUKUM, Ramadhany Firmansyah.

Belum adanya rasa keadilan itu, kata dia, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, seringkali dirasakan ringan dibanding akibat perbuatannya. Lantas Ramadhany  mengutip pernyataan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof Satjipto Rahardjo yang menyatakan, “hukum tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, tetapi juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan baru.”

Sehingga, kata Ramadhany , undang-undang yang baru nanti harusnya menggunakan pendekatan yang progresif. Yaitu hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat. “Sebab, hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya,” tegasnya.

 

Sumber: kanalhukum.id